888bola Demo Hari ini pada tanggal 25 Agustus 2025 akan diadakan di Jakarta sekitar area Gedung DPR/MPR RI menjadi sorotan nasional karena sejumlah elemen masyarakat. Aksi ini diinisiasi oleh kelompok Revolusi Indonesia dengan dukungan mahasiswa dan aktivis. Koordinator lapangan yang teridentifikasi antara lain Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.
Nonton Live Streaming Gratis di 888bola
888BOLA Demo Hari Ini – Daftar Tuntutan Demo 25 Agustus 2025:
Demo Hari ini yang diadakan memiliki aspirasi masyarat Indonesia, dan apa saja yang menjadi tutuntannya? berikut ini daftar tuntutan Demo Hari Ini:
- Turunkan Prabowo-Gibran
- Bubarkan Kabinet Merah-Putih
- Bubarkan DPR RI
- Hentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia
- Tangkap dan adili Fadli Zon terkait tragedi pemerkosaan massal 1998
- Tolak Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Anti-Pemerasan (RKHUAP)
- Transparansi gaji anggota DPR
- Batalkan tunjangan rumah anggota DPR
- Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR
Tuntutan ini mencerminkan aspirasi publik terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Aksi ini terpusat di Jakarta, namun isu yang diangkat menjadi perhatian nasional.
888BOLA Demo Hari Ini – Bubarkan DPR tuntutan Demo Hari ini
Setelah terjadinya beberapa permasalah yang terjadi di indonesia akhir-akhir ini membuat masalah merasa kecewa, terlebih lagi dengan kabar kenaikan tunjangan DPR.
Akhir-akhir ini, berbagai permasalahan politik dan sosial di Indonesia membuat banyak masyarakat merasa kecewa dan tidak puas. Publik semakin resah dengan kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah kenaikan tunjangan anggota DPR, yang diumumkan meskipun banyak warga masih menghadapi kesulitan ekonomi sehari-hari.
Kenaikan tunjangan ini memicu kritik luas, karena dianggap mengabaikan aspirasi rakyat dan menimbulkan kesenjangan antara wakil rakyat dan masyarakat. Selain itu, masalah terkait transparansi gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR membuat publik menuntut agar DPR lebih akuntabel dan bertanggung jawab.
888BOLA Demo Hari Ini – Bubarkan DPR?
Pembubaran DPR bukan sekadar isu politik domestik, tapi akan berdampak luas pada hukum, politik, ekonomi, dan masyarakat. Solusi lebih realistis biasanya adalah reformasi internal, evaluasi kebijakan, atau pemilu daripada pembubaran total. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) jika dibubarkan, konsekuensinya akan sangat besar secara politik, hukum, dan sosial di Indonesia. Berikut penjelasannya secara terstruktur:
1. Kondisi Hukum dan Konstitusi
- Menurut UUD 1945, DPR merupakan lembaga legislatif yang sah dan berfungsi menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mewakili rakyat.
- Pembubaran DPR tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi; jika tetap dilakukan, perlu mekanisme amandemen atau keputusan presiden yang sangat kontroversial.
- Tanpa DPR, proses legislasi akan terhenti, termasuk pengesahan anggaran, RUU, dan pengawasan kebijakan pemerintah.
2. Dampak Politik
- Krisis politik: Kekosongan legislatif bisa menimbulkan ketidakpastian pemerintah dan potensi konflik antara eksekutif dan publik.
- Perubahan sistem sementara: Presiden mungkin harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menjalankan fungsi legislatif.
- Peningkatan kekuasaan eksekutif: Tanpa DPR, presiden bisa lebih leluasa, tapi ini berisiko penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme.
3. Dampak Sosial dan Ekonomi
- Masyarakat bisa mengalami kebingungan atau keresahan karena tidak ada wakil rakyat yang menyuarakan kepentingan publik.
- Proyek pemerintah dan anggaran negara bisa terhambat, memengaruhi ekonomi dan layanan publik.
- Bisa memicu demonstrasi besar dan ketidakstabilan sosial, seperti yang sering terjadi saat kontroversi politik.
4. Dampak pada Hubungan Internasional
- Negara lain mungkin meragukan stabilitas politik Indonesia, yang bisa memengaruhi investasi, perdagangan, dan posisi diplomatik.
- Indonesia bisa dianggap mengalami krisis demokrasi, karena DPR adalah simbol pemerintahan demokratis.
Can the Indonesian Parliament (DPR) Be Dissolved?
No, the DPR cannot be dissolved easily. According to the 1945 Constitution of Indonesia, the DPR is a legitimate legislative body. It makes laws, supervises the government, and represents the people.
Moreover, the Constitution does not allow the president or anyone else to dissolve it. The only legal way to replace DPR members is through regular elections.
If someone tried to dissolve it without legal grounds, it would likely cause a constitutional crisis. For example, government oversight would stop, political stability would fall, and social unrest could rise.
In conclusion, dissolving DPR is not allowed by law. Only elections or constitutional amendments can change the legislature legally.